.jpg "Ahok gubernur DKI")
"Memang belanja barang dan modal Pemda DKI dalam kurun 2 periode gubernur jika diperhatikan dengan teliti terlihat sangat 'tidak adil' sekali, berbanding anggaran yang digunakan oleh masyarakat DKI Jakarta," ujar Sangga dalam siaran pers yang diterima belum lama ini.
Dilanjutkannya, bahwa masa yang singkat bagi Gubernur Joko Widodo (Jokowi) sampai bulan ini diestafetkan kepada Basuki sepertinya tidak menyadari hal ini. Walaupun Jokowi sudah mulai tidak memperkenankan penggunaan mobil dinas yang kemudian menjadi rental dari pihak lainnya.
"Akan tetapi masih ada beberapa hal yang tidak disadari atau jangan-jangan malah sangat disadari bahwa ada kebijakan yang cenderung 'hanya menguntungkan' aparatur sipil negara (ASN) Pemda DKI Jakarta saja," lanjutnya.
Bahkan kebijakan yang menguntungkan itu lanjut Sangga, bahkan dilakukan dengan cara yang boros sekali. Seperti bisa terlihat dari pembangunan ruangan-ruangan pada gedung blok H Balaikota yang sudah selesai dibangun 2011 lalu.
"Tetapi bangunan itu sampai saat ini belum bisa dipergunakan semestinya," papar Sangga.
Dan menurutnya, bangunan yang direncanakan untuk menunjang kinerja ASN Pemda DKI Jakarta itu justru nyatanya menimbulkan persoalan baru yakni gagalnya Biro Umum Setda Pemda DKI untuk mewujudkan penggunaan gedung itu karena gagal mengadakan perlengkapan kerja berupa meubalair.
"Padahal pengadaan itu sudah dianggarkan dari tahun 2012 dan 2013. Tidak bisa dipahami apa maksud Pemda buru-buru membangunan ruangan itu. Sampai-sampai 3 tahun tidak bisa digunakan karena belum disiapkan perlengkapan penunjang kerja," tambahnya.
Bahkan kebijakan yang menguntungkan itu lanjut Sangga, bahkan dilakukan dengan cara yang boros sekali. Seperti bisa terlihat dari pembangunan ruangan-ruangan pada gedung blok H Balaikota yang sudah selesai dibangun 2011 lalu.
"Tetapi bangunan itu sampai saat ini belum bisa dipergunakan semestinya," papar Sangga.
Dan menurutnya, bangunan yang direncanakan untuk menunjang kinerja ASN Pemda DKI Jakarta itu justru nyatanya menimbulkan persoalan baru yakni gagalnya Biro Umum Setda Pemda DKI untuk mewujudkan penggunaan gedung itu karena gagal mengadakan perlengkapan kerja berupa meubalair.
"Padahal pengadaan itu sudah dianggarkan dari tahun 2012 dan 2013. Tidak bisa dipahami apa maksud Pemda buru-buru membangunan ruangan itu. Sampai-sampai 3 tahun tidak bisa digunakan karena belum disiapkan perlengkapan penunjang kerja," tambahnya.
